Komite Persiapan Konfederasi Serikat Nasional
Ratusan buruh yang tergabung dalam Komite Persiapan Konfederasi Serikat Nasional (KP KSN) Sulsel menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur, kemarin. Mereka menuntut Gubernur segera menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2012 sebesar Rp1,5 juta per bulan. Dalam pernyataan sikapnya, buruh menyatakan, angka UMP tersebut paling ideal untuk menjamin kesejahteraan buruh di Sulsel. ”Opsi yang dikeluarkan Dewan Pengupahan sangat tidak layak.
Karena itu, kami mendesak Gubernur segera menetapkan UMP Rp1,5 juta sekarang juga,” ujar koordinator aksi, Salim Syamsur, dalam orasinya,kemarin. Jika tuntutannya tidak dipenuhi, KP KSN mengancam akan mengordinasi pekerja untuk golput dalam Pemilihan Gubernur 2013. ”UMP bagi kami adalah hak dasar.Kalau itu sudah dilanggar, berarti itu pelanggaran HAM. Kenaikan upah itu tidaklah fatal, malah akan menambah motivasi butuh untuk lebih giat bekerja,”katanya.
Selain berorasi, puluhan pendemo ini juga membentangkan spanduk yang berisi desakan segera ditetapkannya UMP 2012. Mereka juga membakar ban bekas di depan Kantor Gubernur Sulsel sehingga memacetkan arus lalu lintas di Jalan Urip Sumohardjo. Menanggapi desakan itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengaku akan mengkaji dua opsi yang dikeluarkan Dewan Pengupahan terkait penetapan UMP Sulsel 2012.
Pihaknya akan mengambil jalan tengah agar keputusan yang dikeluarkan nanti tidak akan merugikan para buruh dan pengusaha di daerah ini serta perkembangan perekonomian di Sulsel. ”Dalam tiga tahun terakhir terjadi kenaikan UMP, dari Rp700.000 naik menjadi Rp1,1 juta pada 2011. Kenaikannya cukup tinggi dong.Karena itu, mereka (buruh) harus sabar,” paparnya kepada wartawan.
Saat dicecar mengenai dua opsi yang telah dikeluarkan Dewan Pengupahan Sulsel, mantan Bupati Gowa dua periode ini terkesan berhati-hati memberikan jawaban kepada wartawan. ”Saya tidak berani sebut karena harus melakukan pembicaraan tripartit untuk melihat perkembangan yang ada,”tuturnya.
Petani Rotan Inginkan Tetap Ekspor
Sementara itu, ratusan orang yang tergabung dalam Solidaritas Buruh dan Petani Rotan Sulawesi (SBPRS) menggelar unjuk rasa menuntut pemerintah tetap memberlakukan ekspor rotan.Mereka menolak Peraturan Menteri Perdagangan No 36/2009 tentang aturan ekspor rotan telah habis masa berlakunya pada 12 Oktober 2011.
Juru bicara SBPRS Muhtar Guntur kepada SINDO,mengaku penolakan tersebut untuk menyelamatkan nasib petani dan buruh rotan yang ada di Indonesia. Menurut dia, jika ekspor rotan dihentikan,geliat perdagangan rotan akan menurun. “Kasihan petani dan buruh rotan yang sehari-hari bekerja untuk itu.Kalau ekspor sampai ditutup, sudah tentu harga rotan akan menurun dan gairah petani akan ikut merosot,” ujarnya.
Dia juga mengimbau pemerintah melalui Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Menteri Perindustrian MS Hidayat meninjau ulang kebijakan penghentian ekspor tersebut. “Kami sudah koordinasi dengan kawan-kawan serikat buruh dan petani rotan di provinsi penghasil rotan di Indonesia, seperti di Kalimantan dan Jawa Barat. Jika pemerintah tetap memberlakukan pemberhentian ekspor rotan, akan dilakukan aksi lebih besar,” ungkapnya. Selain berorasi tentang ekspor rotan,massa yang juga merupakan gabungan buruh di SulseliniberorasiterkaitUMP2012.
Karena itu, kami mendesak Gubernur segera menetapkan UMP Rp1,5 juta sekarang juga,” ujar koordinator aksi, Salim Syamsur, dalam orasinya,kemarin. Jika tuntutannya tidak dipenuhi, KP KSN mengancam akan mengordinasi pekerja untuk golput dalam Pemilihan Gubernur 2013. ”UMP bagi kami adalah hak dasar.Kalau itu sudah dilanggar, berarti itu pelanggaran HAM. Kenaikan upah itu tidaklah fatal, malah akan menambah motivasi butuh untuk lebih giat bekerja,”katanya.
Selain berorasi, puluhan pendemo ini juga membentangkan spanduk yang berisi desakan segera ditetapkannya UMP 2012. Mereka juga membakar ban bekas di depan Kantor Gubernur Sulsel sehingga memacetkan arus lalu lintas di Jalan Urip Sumohardjo. Menanggapi desakan itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengaku akan mengkaji dua opsi yang dikeluarkan Dewan Pengupahan terkait penetapan UMP Sulsel 2012.
Pihaknya akan mengambil jalan tengah agar keputusan yang dikeluarkan nanti tidak akan merugikan para buruh dan pengusaha di daerah ini serta perkembangan perekonomian di Sulsel. ”Dalam tiga tahun terakhir terjadi kenaikan UMP, dari Rp700.000 naik menjadi Rp1,1 juta pada 2011. Kenaikannya cukup tinggi dong.Karena itu, mereka (buruh) harus sabar,” paparnya kepada wartawan.
Saat dicecar mengenai dua opsi yang telah dikeluarkan Dewan Pengupahan Sulsel, mantan Bupati Gowa dua periode ini terkesan berhati-hati memberikan jawaban kepada wartawan. ”Saya tidak berani sebut karena harus melakukan pembicaraan tripartit untuk melihat perkembangan yang ada,”tuturnya.
Petani Rotan Inginkan Tetap Ekspor
Sementara itu, ratusan orang yang tergabung dalam Solidaritas Buruh dan Petani Rotan Sulawesi (SBPRS) menggelar unjuk rasa menuntut pemerintah tetap memberlakukan ekspor rotan.Mereka menolak Peraturan Menteri Perdagangan No 36/2009 tentang aturan ekspor rotan telah habis masa berlakunya pada 12 Oktober 2011.
Juru bicara SBPRS Muhtar Guntur kepada SINDO,mengaku penolakan tersebut untuk menyelamatkan nasib petani dan buruh rotan yang ada di Indonesia. Menurut dia, jika ekspor rotan dihentikan,geliat perdagangan rotan akan menurun. “Kasihan petani dan buruh rotan yang sehari-hari bekerja untuk itu.Kalau ekspor sampai ditutup, sudah tentu harga rotan akan menurun dan gairah petani akan ikut merosot,” ujarnya.
Dia juga mengimbau pemerintah melalui Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Menteri Perindustrian MS Hidayat meninjau ulang kebijakan penghentian ekspor tersebut. “Kami sudah koordinasi dengan kawan-kawan serikat buruh dan petani rotan di provinsi penghasil rotan di Indonesia, seperti di Kalimantan dan Jawa Barat. Jika pemerintah tetap memberlakukan pemberhentian ekspor rotan, akan dilakukan aksi lebih besar,” ungkapnya. Selain berorasi tentang ekspor rotan,massa yang juga merupakan gabungan buruh di SulseliniberorasiterkaitUMP2012.