Kamis, 27 Oktober 2011

Komite Persiapan Konfederasi Serikat Nasional

Ratusan buruh yang tergabung dalam Komite Persiapan Konfederasi Serikat Nasional (KP KSN) Sulsel menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur, kemarin. Mereka menuntut Gubernur segera menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2012 sebesar Rp1,5 juta per bulan. Dalam pernyataan sikapnya, buruh menyatakan, angka UMP tersebut paling ideal untuk menjamin kesejahteraan buruh di Sulsel. ”Opsi yang dikeluarkan Dewan Pengupahan sangat tidak layak.

Karena itu, kami mendesak Gubernur segera menetapkan UMP Rp1,5 juta sekarang juga,” ujar koordinator aksi, Salim Syamsur, dalam orasinya,kemarin. Jika tuntutannya tidak dipenuhi, KP KSN mengancam akan mengordinasi pekerja untuk golput dalam Pemilihan Gubernur 2013. ”UMP bagi kami adalah hak dasar.Kalau itu sudah dilanggar, berarti itu pelanggaran HAM. Kenaikan upah itu tidaklah fatal, malah akan menambah motivasi butuh untuk lebih giat bekerja,”katanya.

Selain berorasi, puluhan pendemo ini juga membentangkan spanduk yang berisi desakan segera ditetapkannya UMP 2012. Mereka juga membakar ban bekas di depan Kantor Gubernur Sulsel sehingga memacetkan arus lalu lintas di Jalan Urip Sumohardjo. Menanggapi desakan itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengaku akan mengkaji dua opsi yang dikeluarkan Dewan Pengupahan terkait penetapan UMP Sulsel 2012.

Pihaknya akan mengambil jalan tengah agar keputusan yang dikeluarkan nanti tidak akan merugikan para buruh dan pengusaha di daerah ini serta perkembangan perekonomian di Sulsel. ”Dalam tiga tahun terakhir terjadi kenaikan UMP, dari Rp700.000 naik menjadi Rp1,1 juta pada 2011. Kenaikannya cukup tinggi dong.Karena itu, mereka (buruh) harus sabar,” paparnya kepada wartawan.

Saat dicecar mengenai dua opsi yang telah dikeluarkan Dewan Pengupahan Sulsel, mantan Bupati Gowa dua periode ini terkesan berhati-hati memberikan jawaban kepada wartawan. ”Saya tidak berani sebut karena harus melakukan pembicaraan tripartit untuk melihat perkembangan yang ada,”tuturnya.

Petani Rotan Inginkan Tetap Ekspor

Sementara itu, ratusan orang yang tergabung dalam Solidaritas Buruh dan Petani Rotan Sulawesi (SBPRS) menggelar unjuk rasa menuntut pemerintah tetap memberlakukan ekspor rotan.Mereka menolak Peraturan Menteri Perdagangan No 36/2009 tentang aturan ekspor rotan telah habis masa berlakunya pada 12 Oktober 2011.

Juru bicara SBPRS Muhtar Guntur kepada SINDO,mengaku penolakan tersebut untuk menyelamatkan nasib petani dan buruh rotan yang ada di Indonesia. Menurut dia, jika ekspor rotan dihentikan,geliat perdagangan rotan akan menurun. “Kasihan petani dan buruh rotan yang sehari-hari bekerja untuk itu.Kalau ekspor sampai ditutup, sudah tentu harga rotan akan menurun dan gairah petani akan ikut merosot,” ujarnya.

Dia juga mengimbau pemerintah melalui Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Menteri Perindustrian MS Hidayat meninjau ulang kebijakan penghentian ekspor tersebut. “Kami sudah koordinasi dengan kawan-kawan serikat buruh dan petani rotan di provinsi penghasil rotan di Indonesia, seperti di Kalimantan dan Jawa Barat. Jika pemerintah tetap memberlakukan pemberhentian ekspor rotan, akan dilakukan aksi lebih besar,” ungkapnya. Selain berorasi tentang ekspor rotan,massa yang juga merupakan gabungan buruh di SulseliniberorasiterkaitUMP2012.

PDAM Makassar

PDAM Makassar memutuskan menggunakan air Sungai Tallo untuk memenuhi kebutuhan air bersih menyusul berkurangnya pasokan dari Sungai Jeneberang dan Leko Paccing ke Instalasi Penjernihan Air (IPA). Air sungai yang membelah kawasan permukiman dan industri ini, diolah di sejumlah IPA milik PDAM sebelum dialirkan139.000 pelanggan di Kota Makassar.

Salah satu IPA yang memproduksi air ini adalah IPA Panaikang yang selama ini hanya mengolah air tawar. Keputusan pemakaian air Sungai Tallo diungkapkan Direktur Utama PDAM Hamzah Ahmad dalam rapat kerja dengan Komisi B DPRD Makassar.

Menurutnya,PDAM harus mencari sumber air baku lain menyusul penurunan pasokan air baku dari Sungai Jeneberang dan Leko Paccing. Namun, Humas PDM Makassar Darwis Rapi membantah, jika air yang diolah PDAM untuk konsumsi masyarakat itu merupakan air Sungai Tallo. Menurutnya, air yang diolah itu merupakan air Sungai Moncongloe yang bermuara di Sungai Tallo.

“Air yang kami pakai berasal dari Sungai Moncongloe yang dekat dengan SMA 19 Makassar. Muara sungai itu memangadalah Sungai Tallo.Kalaudikatakanpayau airnya saat didistribusikan, itu juga dipengaruhi jika ada air pasang. Kami akhirnya menghentikan menyedot air sungai itu saat air pasang,”paparnya kepada SINDO,tadi malam.

Menurutnya, untuk memanfaatkan Sungai Moncongloe yang terletak di perbatasan Makassar-Maros itu, air dipompa ke daerah aliran air Abdullah Daeng Sirua. Akan tetapi, aktivitas pompa hanya dilakukan saat siang hari atau saat air sedang tidak pasang. “Saat melakukan pertama kali, kami tidak melihat akibat air pasang itu.

Setelah uji coba pertama kami hentikan saat terjadi air pasang laut karena menyebabkan air menjadi payau. Langkah kami menggunakan air di Moncongloe itu disebabkan sumber air Leko Paccing yang susut,”ujar Darwis. Dia juga membantah bahwa PDAM asal menarik dan mengolah air untuk konsumsi masyarakat.

Dia menegaskan, air di Moncongloe sebelum diolah sebelumnya diperiksa tim PDAM, pemeriksaan air juga melalui tes laboratorium. “Awalnya kami menguji me-lalui alat laboratorium portabel untuk menguji kelayakan konsumsi air di sana. Air yang didistribusikan untuk konsumsi masyarakat pasti sudah melalui uji coba laboratorium,” pungkasnya.

Sungai Tallo membelah Kota Makassar dari arah Kabupaten Maros. Selain untuk transportasi, sungai ini juga digunakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tello. Bahkan, di beberapa titik, khususnya di sekitar Kawasan Industri Makassar (KIMA) Sungai Tallo, digunakan membuang limbah cair ke arah laut. Sementara itu, Direktur PDAM Hamzah Ahmad menyebutkan, PDAM dan investor pengolahan air bersih, yakni PT Traya, telah mengkaji kelayakan air Sungai Tallo untuk diolah menjadi air baku.

Hasil kajian tersebut menyatakan kelayakan pengolahan itu. “Pada percobaan satu-dua kali memang masih payau, tetapi saat ini kualitasnya sudah baik,”tandasnya. Langkah PDAM mengolah air Sungai Tallo sebagai air baku untuk konsumsi pelanggannya, sempat mendapat sorotan dari mantan anggota Badan Pengawas PDAM Bastian Lubis.

Menurut dia, air hasil kelola itu yang mengalir ke rumahnya terasa asin,agak bau,dan tawar. “Harus diperhatikan lagi itu pengelolaan air Sungai Tallo, soalnya airnya agak bau dan tawar.Apalagi,kita semua tahu air di Sungai Tallo itu bagaimana kondisinya,tempat pembuangan sampah masyarakat juga,” ujar dia di depan anggota Komisi B dan direksi PDAM.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi B DPRD Ma-kassar Irwan ST kemarin menyatakan, upaya PDAM mengelola air Sungai Tallo sebagai air baku untuk konsumsi masyarakat sepanjang dapat diolah sehingga sehat untuk dikonsumsi, menurutnya tidak ada masalah.

“Kami di Komisi B pada dasarnya sejak awal memang sudah mendorong PDAM mencari sumber-sumber air baku alternatif menyusul menurunnya debit air dan kontribusi dari sumber air tetap, seperti Leko Paccing dan Bilibili,”kata politikus PKS itu,kemarin. Komisi B juga mendorong PDAM bisa memprioritaskan dan memaksimalkan sumbersumber air yang ada di kawasan Makassar.

Agar pada musim kemarau pelanggan PDAM tetap bisa memperoleh suplai air bersih yang cukup. Selain itu, ke depan diharapkan tidak ada lagi ancaman penghentian pasokan air oleh warga atau Pemkab karena sumber air PDAM ada di luar Makassar.

“Untuk tudingan yang dilontarkan terkait air Sungai Tallo tidak layak dijadikan air baku untuk konsumsi, masih harus dibuktikan secara empiris melalui pemeriksaan di laboratorium. PDAM juga harus membuktikan secara ilmiah kepada masyarakat bahwa air Sungai Tallo setelah diolah memang layak dikonsumsi karena pertaruhannya kesehatan masyarakat,” pungkas Irwan.

Sabtu, 08 Oktober 2011

Tidak adanya angkutan kota

Warga Kota Pagaralam mengeluhkan tidak adanya angkutan kota (angkot) menuju kompleks perkantoran Gunung Gare.Pasalnya, ketika hendak berurusan ke dinas terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan dan kantor lainnya, warga terpaksa naik ojek yang biayanya sangat tinggi.

Pantauan media massa, jarak kompleks perkantoran Gunung Gare dari pusat kota sekitar 15 km. Sudah sewajarnya jika dengan jarak yang jauh disediakan angkutan kota. Memang, untuk pegawai Pemkot disediakan bus pegawai yang setiap hari mengangkut pegawai. Akan tetapi, bagi masyarakat biasa yang tidak mempunyai kendaraan, kondisi yang ada sangatlah menyusahkan. Anan, 54, warga Kelurahan Pagaralam, Kecamatan Pagaralam Utara, mengatakan, sebenarnya untuk kantor yang setiap hari berhubungan dengan masyarakat letaknya harus di pusat kota.

Hal ini guna memudahkan masyarakat untuk berurusan. Akan tetapi, jika letak kantor yang sangat jauh, ditambah tidak adanya angkutan umum, akan menyusahkan masyarakat. “Kalau ada angkot kami sebagai warga tidak mampu cukup merasa ringan.Akan tetapi, jika tidak ada dan kamiterpaksa naik ojek tentunya sangat menyusahkan karena mahal. Apalagi, ojek tersebut harus dicarter sampai urusan selesai. Jika hanya diantar maka bisabisa tidak bisa pulang lagi kecuali jalan kaki,” kata Anan ketika hendak berurusan di Kantor Disdukcapil kemarin.

Menanggapi kondisi ini, anggota DPRD Kota Pagaralam Rasmizal mengatakan, memang sudah sewajarnya jika di daerah tersebut disediakan angkutan umum. Jika angkutan umum ditakutkan akan mengganggu ketertiban, Pemkot Pagaralam harus menyediakan bus khusus bagi masyarakat dan pegawai untuk pergi ke kantor yang selalu siap setiap saat. Dengan begitu, masalah yang ada dapat diatasi.